Kisruh Golkar, Bareskrim Tetapkan Dua Tersangka Baru

Tersangka dalam kasus pemalsuan mandat untuk datang ke Munas Golkar Ancol yang digelar oleh kubu Agung Laksono (AL) bertambah lagi. Direktorat Pidana Umum Bareskrim menetapkan dua tersangka baru.

Informasi yang didapat oleh Beritasatu.com, kedua tersangka itu adalah Mochamad Juli dari Lebak dan Suhardi dari Tangerang. Keduanya dikenakan Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen. Juli ini mantan pengurus DPD Golkar Lebak.

Keduanya akan diperiksa sebagai sebagai tersangka pada Jumat (15/5) besok. Itu adalah pemeriksaan pertama mereka.

Direktur Pidana Umum Bareskrim Brigjen Herry Prastowo dan wakilnya Kombes Tonny Hermanto belum merespon saat dihubungi Beritasatu.com. Mereka juga belum membalas SMS yang dikirim.

Sedangkan Karo Penmas Polri Brigjen Agus Rianto mengaku belum tahu dan meminta waktu untuk mendapatkan informasi dimaksud. "Saya cek dulu ya," katanya Kamis (14/5).

Seperti diberitakan, kubu Abu Rizal Bakrie (ARB) melaporkan dugaan adanya pemalsuan surat mandat oleh sejumlah pihak untuk datang ke Munas Ancol yang digelar kubu AL. Pihak ARB juga melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly terkait penyalahgunaan wewenang sebagaimana yang diatur pasal 421 KUHP.

Menteri yang merupakan kader PDIP itu dituding melakukan manipulasi putusan mahkamah Partai Golkar yang kemudian dijadikannya alasan untuk mengesahkan hasil Munas Ancol. Dua tersangka kubu AL yang telah lebih dulu ditetapkan adalah Hasbi Sani yang merupakan Ketua DPD Golkar Pasaman Barat dan Dayat Hidayat Sekretaris DPD Golkar Pandeglang.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Zoerman Manaf selaku ketua DPD Partai Golkar Jambi dengan LP no 289/III/2015/Bareskrim tanggal 11 Maret 2015 lalu. Manaf adalah kader Golkar kubu ARB. Oleh polisi kedua nama terakhir juga disangka melakukan pemalsuan surat dan dikenakan Pasal 263 KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara.

Mereka berdua telah diperiksa pada April lalu. Penyidik juga mendalami apakah mereka nekat hadir dengan surat mandat palsu itu karena kesadaran sendiri, karena perintah, atau karena iming-iming sesuatu. Hingga kini keduanya belum ditahan karena kooperatif.

Pasca penandatanganan kesepakatan mekanisme pencalonan kepala daerah oleh kubu Golkar Munas Bali dan kubu Munas Ancol, suasana Partai Golkar nampaknya belum membaik.
Belum lama ini, Ketua Umum DPP Golkar Munas Ancol, Agung Laksono melarang DPP Gokar Munas Bali yang dipimpin Aburizal Bakrie menggunakan kantor DPP Golkar di Slipi, Jakarta Barat.
Menanggapi situasi Partai Golkar tersebut, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) meminta supaya dua kubu menahan diri dan lebih tenang dalam bertindak atau memberikan pernyataan.
"Saya berharap dua pihak, saya sudah bicara low profile, jangan membuat pernyataan yang (pedas)," kata JK di kantor Wapres, Jakarta, Kamis (4/6).
Kembali JK mengingatkan bahwa yang terpenting adalah Golkar bisa ikut dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 mendatang.
"Saya kira itu yang penting ikut pilkada dulu," tegasnya.
Dengan bantuan JK, dua kubu Partai Golkar, kubu Aburizal Bakrie (ARB) dan kubu Agung Laksono memang akhirnya menandatangani kesepakatan mengenai mekanisme penentuan calon kepala daerah yang akan didukung dalam Pilkada serentak.
Walaupun, dalam kesepakatan tersebut, juga belum ditentukan kepengurusan DPP yang akan menandatangani pencalonan kepala daerah dari Partai Golkar.
Namun, pasca penandatanganan, kubu Agung Laksono tetap melarang kubu ARB menggunakan kantor DPP Golkar sampai pengadilan mengeluarkan keputusan.
Seperti diketahui, proses hukum terkait keabsahan kepengurusan Partai Golkar masih bergulir dalam ranah hukum.
Belakangan, Menteri Hukum dan HAM (MenkumHAM) Yasonna Laoly mengajukan banding atas putusan PTUN dalam sengketa kepengurusan Partai Golkar.
Banding tersebut diajukan setelah majelis hakim PTUN yang diketuai Teguh Satya Bakti memutuskan membatalkan SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono.
Kemudian, guna mengantisipasi terjadinya kekosongan kepengurusan Golkar jelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara serentak, hakim menyatakan bahwa kepengurusan yang berlaku yakni berdasarkan hasil Munas Riau tahun 2009.
Hasil Munas Riau tahun 2009 tersebut, menyatakan bahwa Aburizal Bakrie merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar dan Agung Laksono menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Posisi Sekretaris Jenderal dijabat oleh Idrus Marham.
Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie menggelar rapat konsultasi nasional (rakonas) pada Selasa (2/6) malam di Hotel Sutan, Jakarta. Rapat ini dihadiri oleh pengurus DPD 1 Partai Golkar dan DPP Partai Golkar.
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) mengungkapkan bahwa rakonas ini bertujuan memberikan penjelasan perkembangan terakhir konflik Partai Golkar terkait islah terbatas dengan kubu Agung Laksono dan hasil putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Utara.
“Agenda menjelaskan pertama islah sementara untuk pilkada. Kedua memberitahukan putusan sela dari Jakarta Utara dan implikasinya kepada Golkar," ujar ARB sebelum rapat dimulai. Rakernas ini tertutup bagi wartawan.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya, kedua kubu Partai Golkar telah menandatangani empat kesepakatan yang merupakan rekomendasi dari mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla di kediamannya. Empat kesepakatan tersebut, antara lain, pertama, setuju mendahulukan kepentingan Partai Golkar ke depan sehingga ada calon kepala daerah yang diajukan.
Kedua, setuju untuk membentuk tim penjaringan bersama di daerah-daerah baik provinsi maupun Kabupaten Kota, yang akan dilaksanakan Pilkada Serentak 2015, baik provinsi maupun kabupaten kota.
Ketiga, adapun calon yang diajukan maupun kriteria yang disepakati bersama. Keempat, untuk mendapatkan calon yang diajukan Partai Golkar pada Juli 2015 usulan dari Partai Golkar ditandatangani oleh DPP Golkar yang diakui KPU.
Sementara, PN Jakarta Utara mengabulkan permohonan provisi yang diajukan kubu Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie (ARB). Putusan ini menguatkan DPP Partai Golkar hasil Munas Riau 2009 sebagai kepengurusan yang sah.
PN Jakarta Utara menyatakan, sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap terkait sengketa Partai Golkar yang melibatkan kubu Munas Bali dan kubu Munas Ancol pimpinan Agung Laksono, kepengurusan yang sah adalah hasil Munas Riau 2009 dengan Ketua Umum ARB dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Yustinus Paat/EPR

Sekretaris Jenderal Partai Golkar hasil Munas Ancol atau kubu Agung Laksono (AL), Zainudin Amali, mengaku kubunya serius menyelamatkan Partai Golkar agar mengikuti pilkada serentak 2015. Zainudin membantah jika kubunya tidak serius menjalankan kesepakatan bersama yang diinisiasi oleh Jusuf Kalla (JK).

"Kita akan melaksanakan apa yang telah disepakati dan ditandatangani dalam naskah kesepakatan kerja sama agar Partai Golkar ikut pilkada serentak. Itu pertanda keseriusan kita sebagai DPP Golkar yang berkantor di Slipi, ingin supaya Golkar ikut pilkada serentak," ujar Zainudin dalam konferensi pers, setelah berlangsungnya rapat harian DPP Partai Golkar di lantai 4 Kantor Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (5/6).

Zainudin mengimbau kepada seluruh kader Partai Golkar dan juga publik, untuk tidak menghiraukan sejumlah opini yang menilai kubu AL tidak serius mengupayakan Partai Golkar dalam mengikuti pilkada serentak 2015.

Sebagai bentuk keseriusan tersebut, lanjur Zainudin, kubu AL telah memilih dan mengumumkan pengurus yang menjadi tim penjaringan atau tim teknis dalam menjaring calon kepala daerah.

"Nama-nama yang duduk di tim kerja penjaringan kepala daerah, adalah Wakil Ketua Umum Yorrys Raweyai sebagai ketua tim dengan anggota-anggotanya Ibnu Munzir, Lawrence Siburian, Gusti Iskandar, dan Lamhot Sinaga," paparnya.

Selain membentuk tim penjaringan, kata Zainudin, kubunya juga telah membentuk tim pengarah pilkada yang lansung dipimpin oleh Ketua Umum Agung Laksono. Sementara, anggotanya terdiri dari Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainudin Amali, Sari Yuliati dan Agun Gunanjar Sudarsa. "Bagaimana kerja tim dan operasionalnya, tentunya akan dikomunikasikan dengan tim ARB," tandas Zainudin. 

Konflik dualisme kepengurusan ditubuh Partai Golkar tidak juga berujung tuntas dan semakin krowdit. Keikutsertaan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto mendamaikan kedua kubu tak mencapai solusi dan ternyata menambah permasalahan baru. Justru peran keluarga Cendana itu dituding semakin menghancurkan partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Adanya keluarga Cendana dalam hal ini Tommy Soeharto untuk menyelesaikan masalah di tubuh Golkar makin tidak jelas. Golkar bakal semakin hancur,” ungkap Kholis Ridho, pakar politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Ciputat kepada indopos.co.id, Selasa (28/4).
Menurut Kholis, saat ini di Partai Golkar tidak hanya terdapat kubu Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono. Namun, terdapat keluarga Cendana yang ingin mengambil alih partai tertua di Indonesia itu. Dalam posisi ini, perang di tubuh Golkar akan semakin seru.
“Golkar kini sudah ada tiga kubu. Ical, Agung Laksono dan Tommy Soeharto. Meski kubu Ical dikabarkan merapat ke keluarga Cendana, kita tidak tahu pasti,” tuturnya.
Dia menguraikan, melihat konflik dan kondisi Partai Golkar yang tidak bersekudahan, menunjukan Golkar sudah mulai kehilangan sosok figur pemimpin. Kedua kubu juga tidak ingin saling mengalah ketika proses hukum telah menetapkan salah satu kubu sebagai pemenang maupun sebaliknya.
“Mereka tidak akan saling mau mengalah. Kubu ini dan kubu itu mengaku mereka adalah orang yang membesarkan Golkar,” tukasnya.
Kholis juga menyatakan, masalah ini merupakan dinamika dalam organisasi politik. Namun, ketika terus dibiarkan terjadi dan tidak berkesudahan, konflik di Partai Golkar berkepanjangan dan akan semakin parah. “Kalau mencari titik penengah tidak ada, paling utama yang harus dilakukan adalah saling merangkul dan bila perlu salah satu pihak legowo,” imbuhnya. 

Hasil uji lab beras plastik

Hasil uji laboratorium tentang beras plastik yang ramai diberitakan dalam beberapa hari terakhir diminta untuk segera diumumkan pemerintah.

Sekitar sepekan setelah penemuan beras plastik di salah satu pasar tradisional di Bekasi, Mabes Polri hingga Senin malam (25/05) masih meneliti sampel beras plastik bersama dan BPOM dan IPB.

Penelitian serupa yang dilakukan sebuah BUMN sudah mengukuhkan bahwa beras yang ditemukan di Bekasi adalah beras plastik.

Sejauh ini polisi belum menerima laporan mengenai beredarnya beras plastik di daerah lain, kata juru bicara Mabes Polri Kombes Polisi Agus Rianto.

"Belum menemukan di tempat lain, kemarin ada informasi di salah satu kabupaten di Jawa Barat tetapi kita telusuri belum ada dan kita sudah memberikan sampel kepada pihak terkait tetapi belum ada hasilnya," jelas Agus.

Dugaan peredaran beras plastik ini jelas membuat para pedagang maupun konsumen khawatir, seperti yang ditemui BBC Indonesia di Pasar Gondangdia, Jakarta Pusat, hari Senin.

Salah seorang pedagang beras di pasar tersebut, Liani Megawati, mengatakan pekan lalu petugas dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan sudah mengambil sampel beras yang dijualnya.

Kita memasang spanduk dan memeriksa beras di pasar ini agar konsumen tidak resah. Priatna

"Iya sudah diambil tetapi tidak ditemukan ada beras plastik, tapi ya kita waspada melihat ciri-cirinya yang tidak mudah patah, walaupun sulit juga ya karena dicampur," kata Mega.

Tidak mudah patah

Sementara pedagang nasi di pasar yang sama, Hana, mengatakan kini lebih hati-hati dalam membeli beras.

"Ya kita lebih berhati-hati. Kita tanya ke penjualnya apakah dicampur plastik atau tidak berasnya, kan kasian yang makan kalau ada beras plastiknya. Sampai sekarang sih tidak ada," kata dia.

Sementara Kepala PD Pasar Gondangdia, Priatna, mengatakan pencegahan peredaran beras plastik dilakukan dengan pengecekan ke pedagang dan juga pemasangan spanduk.

"Kita memasang spanduk dan memeriksa beras di pasar ini agar konsumen tidak resah," kata Priatna.

Pemerintah meminta konsumen agar tidak khawatir dan tidak membesar-besarkan kemungkinan peredaran beras plastik.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, bahkan mengeluarkan tudingan isu beras plastik digulirkan pihak-pihak tertentu untuk merongrong pemerintah.

Spanduk di Pasar Gondangdia, Jakarta, memastikan produk beras yang dijual kepada konsumen.

Apapun alasannya, dugaan peredaran beras plastik -yang ciri-cirinya antara lain tidak mudah patah, berwarna sangat putih, dan tanpa serat- Ketua Harian YLKI, Tulus Abadi, menegaskan masyarakat seharusnya diberi kepastian secepatnya dengan segera mengumumkan hasil penelitian.

"Masyarakat harus diberi tahu apakah memang kejadian hanya di Bekasi atau ada potensi kejadian di tempat lain, itu harus dibuktikan dengan sampling dari berbagai titik paling tidak di Jabodetabek dulu. Paling tidak pasar itu aman, uji laboratorium paling tiga atau empat hari, jangan sampai menunggu terlalu lama," kata Tulus.

Peredaran beras plastik terungkap melalui seorang pedagang bubur di Bekasi yang mengunggah foto beras plastik yang telah dimasak dan menyampaikan keheranannya.

PT Sucofindo, perusahaan BUMN, kemudian meneliti beras itu dan mengungkapkan kandungan plastik bahan pembuat pipa dan kabel terdapat dalam beras tersebut.

Bagaimanapun hingga kini belum diketahui asal usul beras, tetapi wakil menteri perdagangan Cina telah menyatakan akan membantu Indonesia untuk melacak asal beras.

Presiden Joko Widodo akan menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri dan pejabat terkait di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (26/5/2015). Rapat akan secara khusus membahas temuan beras plastik.
"Besok (hari ini), Presiden akan ada rapat bersama menteri, BPOM, dan Polri khusus bahas beras plastik. Jadi tunggu hasilnya," ujar Menteri Perdagangan Rachmat Gobel di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/5/2015).
Gobel mengatakan, BPOM nantinya akan menyampaikan hasil uji laboratorium ke Presiden. BPOM sebelumnya sudah menyatakan bahwa hasil uji laboratorium terhadap sampel beras plastik sudah selesai dan telah diserahkan ke kepolisian untuk diusut. (baca: Kapolri Bentuk Tim Khusus untuk Usut Beras Plastik)
Menurut Gobel, hingga saat ini Kementerian Perdagangan belum menemui kasus beras plastik lainnya. Bekasi, menjadi satu-satunya lokasi penemuan beras yang kabarnya mengandung bahan plastik itu.
Dia juga memastikan bahwa beras plastik itu bukanlah hasil dari impor beras yang dilakukan pemerintah. (Baca: Jokowi Minta Kasus Beras Plastik Jangan Dibesar-besarkan)
"Kita belum pernah terbitkan izin impor beras," ucap Gobel.
Pria yang merintis karier sebagai pengusaha barang elektronik itu mengaku sudah pula menanyakan soal beras impor ini ke Menteri Perdagangan Malaysia dan Menteri Perdagangan Tiongkok. Mendag Malaysia menyatakan bahwa beras itu bukan berasal dari mereka. Demikian pula dengan Tiongkok.
"Di Tiongkok, hanya ada satu perusahaan BUMN mereka yang melakukan ekspor beras. Tapi mereka pastikan beras itu bukan punya mereka," ucap Gobel.
Saat ditanyakan apakah kemungkinan beras plastik itu diproduksi dalam negeri, Gobel menyatakan, masih harus ada pengkajian mendalam. Pasalnya, pemerintah melihat ada keganjilan dari temuan beras plastik ini. (Baca: Mentan: Beras Plastik Tidak Mungkin Menguntungkan)
"Harga plastik itu lebih mahal daripada beras. Jadi kalau dicampurkan, bukannya untung, malah rugi. Makanya ini ada motif apa, yang harus ditelusuri," papar dia

Dugaan adanya beras plastik atau sintetis dianggap sudah selesai oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Pasalnya, dari uji yang telah dilakukan, tidak terdapat bukti kandungan plastik pada beras yang diduga sintetis tersebut.

"Saya rasa soal beras plastik ini sudah clear. Intinya metode uji sudah kami sampaikan. Apakah mengandung plastik? Tidak," kata Kepala BPOM Roy Sparingga saat ditemui di kantornya, Kamis (28/5/2015).

Ia melanjutkan, telah menggunakan standar referensi dalam melakukan pengujian beras plastik terrsebut. Hasilnya, tidak terdapat tanda-tanda adanya kandungan plastik dalam pengujian sampel tersebut.

"Nah yang lain-lainnya kita lihat juga apa titik lelehnya, dengan alat namanya DSC, itu juga dilihat titik lelehnya di mana. Membuktikan tidak ada plastik," jelas Roy.

Selain itu, pihaknya juga memperkuat dengan uji kesetaraan substansi dengan beras standar. Hasilnya, kandungan makro seperti protein, karbohidrat, dan lemak, tidak berbeda antara beras yang diduga sintetis dengan beras normal.

"Sampelnya ya yang ada di TKP (Tempat Kejadian Perkara), kemudian ditambah lagi kami dapat sampel dari Kapolri sampel yang diambil dari Sucofindo. Hasilnya sama," tambah Roy.

Selain itu, ia mengaku beberapa laboratorium juga sudah melakukan pengujian beras plastik dengan hasil yang serupa seperti dari Kementerian Perdagangan, pihak kepolisian, Kementerian Pertanian dan BPPT.

(rzy)

Menyikapi isu peredaran beras plastik, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Andi Akmal Pasluddin, mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) tentang beredarnya beras plastik.

"Karena hal ini bukan hal sederhana yang dibayangkan orang. Ini kita dorong supaya ini menjadi kepedulian semua pihak, Komisi III dengan hukumnya, Komisi VI dengan perdagangannya, sehinga tidak hanya menjadi kepedulian Komisi IV," kata Andi Akmal dalam siaran pers yang diterima VIVA.co.id, Rabu 27 Mei 2015.

Menurut Politisi asal Sulawesi Selatan itu, terkesan ada sebuah desain besar yang berbahaya bagi ketahanan pangan. Secara ekonomi beras plastik ini harusnya lebih mahal dari beras biasa. Tapi di lapangan ternyata lebih murah.
"Oleh karena itu, saya kira kepentingannya bukan sekadar kepentingan bisnis, tapi juga ada kepentingan lain yang bisa merusak ketahanan pangan dan merusak kondisi ketenteraman masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan beredarnya beras plastik. Pertama, lanjut Andi Akmal, bisa dikarenakan adanya mafia yang menginginkan agar Pemerintah melakukan impor beras. Kedua, adanya upaya-upaya politik untuk membuat kegaduhan, sehingga masalah-masalah besar dan penyimpangan-penyimpangan yang ada tidak terangkat.

"Sehingga masyarakat disibukkan dengan isu-isu yang sengaja diciptakan," ujar dia.

Andi Akmal mengemukakan, Komisi IV juga mendesak Pemerintah segera menyelidiki dan menuntaskan masalah beras plastik.

"Agar tidak terjadi perdebatan yang berlarut-larut," katanya.
Tersebarnya beras plastik di beberapa wilayah, sontak membuat warga DKI Jakarta, kaget dan enggan untuk membeli panganan pokok tersebut. Dari informasi yang diberikan, selama sekitar satu hari, DKI Jakarta mengalami penurunan penjualan beras.

“Sempat Minggu lalu, selama satu hari itu menurun, karena ada isu beras plastik,” ujar Kepala Biro Perekonomian DKI Jakarta, Adi Ariantara, Rabu 27 Mei 2015.

Menurutnya, warga kaget dengan beredarnya pemberitaan tersebut, namun keadaan tersebut kembali normal pada hari berikutnya. “Setelah sehari stabil, lagi kok pembeliannya, tidak ada pengaruh,” kata Ari.

Walaupun hingga saat ini warga masih ditakuti dengan bahan pokok berbahaya tersebut, namun pembelian dan penjualan beras masih dalam tahap normal, seperti sediakala karena beras memang merupakan bahan pokok seluruh warga masyarakat Indonesia.

Mengantisipasi beras plastik, Ari telah menyediakan penambahan suplai sebanyak empat persen dibandingkan sebelumnya. “Kita siap,” katanya.

Diketahui dari Ari, hingga hari ini, DKI Jakarta belum menerimakan laporan mengenai kabar beras plastik yang ada di pasar, toko maupun kelontong. (asp)